Anggota DPRD DKI bersama dengan Bappeda dan SKPD masih terus menyisir rancangan anggaran DKI 2020. Dalam rapat dengan Komisi A, kesejahteraan para petugas pemadam kebakaran menjadi salah satu yang disoroti.
Anggota DPRD DKI, Umi Kulsum, meminta agar para petugas damkar yang sifatnya masih honorer agar diangkat menjadi PNS secara bertahap. Jadi, bukan orang-orang baru yang malah ditugaskan menjadi anggota damkar.
Menurutnya, para petugas damkar yang masih honorer perlu mendapat jaminan dan kesejahteraan. Sebab, tugas yang dipegangnya merupakan pertaruhan nyawa.
"Pemadam kebakaran kalau enggak salah setiap tahun ada yang diterima, ada yang enggak. Kalau yang jadi honorer itu tenaga kita, ketika dia bertugas keluarga was-was, Pak, karena urusan dengan api," kata Umi di gedung DPRD DKI, Kamis (31/10).
"Jangan 3 tahun lah, kalau bisa malah diangkat jadi PNS. Anggarannya kalau enggak salah Rp 2,5 juta yang honorer. Sudah UMR ya? Kalau perlu tambahin lagi," tambah politikus PKS itu.
Tidak hanya itu, menurutnya, jika membandingkan dengan negara lain, seharusnya petugas kebakaran bergaji lebih tinggi dibanding polisi. Hal ini karena petugas kebakaran bekerja langsung menyentuh masalah warga.
"Pemadam kebakaran kalau studi banding ke Arab, di sana itu pemadam kebakaran, gajinya lebih tinggi dari polisi loh, pak," ujar Umi yang disambut dengan tepuk tangan dari hadirin.
Umi menilai tugas pemadam kebakaran lebih dari hanya memadamkan api. Ada banyak fungsi damkar yang langsung menyentuh rakyat.
"Setelah saya ketahui ternyata damkar ini selain pemadam kebakaran, keselamatan. Ngurusin orang mau bunuh diri saja, orang damkar loh, Pak karena dia yang punya tangga tinggi. Jadi orang mau bunuh diri, orang putus cinta, masuknya ke sini. Artinya fungsinya luar biasa," tutur dia.
No comments: